Implementation of the Policy on the Implementation of Peace and Public Order in Bojonegoro Regency (Case Study: Relocation of Street Vendors in the City Area of Bojonegoro Regency)

Chanifah Milati; Agus Sukristyanto; Joko Widodo

doi:10.55927/jsih.v4i1.36

Authors

Chanifah Milati Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Agus Sukristyanto Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Joko Widodo Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.55927/jsih.v4i1.36

Keywords:

Implementation of Public Order and Security, Relocation of Street Vendors, Implementation of Policies

Abstract

This study raises the issue of implementing the policy of organizing public order and security regarding the relocation of street vendors in the Bojonegoro city area. The method used is a qualitative approach with interviews, observations and document analysis. The results of the study indicate that the implementation of organizing public order and security is the task of the Bojonegoro Municipal Police, in implementing it there are 4 stages, namely early detection, prevention, coaching, patrol and control. Municipal Police has a high role in implementing the policy of organizing public order and security regarding the relocation of street vendors in the Bojonegoro city and district area.

References

Alif Rinandi (2020). Pelaksanaan Penertiban PKL oleh satuan pamong praja berdasarkan peraturan derah kota Pekanbaru no 11 tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan PKL.

Anis Ribcalia Septiana Dkk (2023). Kebijakan Publik: Teori, Formulasi dan Aplikasi. Padang. PT Global Eksekutif Teknologi.

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro. Data Jumlah Pasar Daerah. Diakses 30 November 2024 dari https://data.bojonegorokab.go.id/dindag-jumlah-pasar-sub.html@detail=jumlah-pasar-daerah

Dr Joko Widodo, M.S (2001). Good Governance “Telaah Dari Dimens : Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi”. Surabaya. Insan Cendekia

Dr. Delly Maulana, MPA, Dr. Arif Nugroho, MAP. (2019). Kebijakan Publik “Cara Mudah Memahami Kebijakan Public”. Banten. CV. AA. RIZKY.

Dr. H. Tachjan, M.Si. (2006). Implementasi Kebijkan Publik. Bandung. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung.

Dwi Septiana (2011). Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Semarang (Studi Kasus PKL di Jalan Kokrosono dan Jalan Kartini Timur). Diakses 3 juni 2024 dari https://lib.unnes.ac.id/892/1/6992.pdf

Eko Susanto (2019). Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Metro (Studi Kasus di Pasar Cendrawasih Kota Metro).

Fahmi Jahidah Islamy, Tjutju Yuniarsih, Eeng Ahman dan Kusnaedi (2021). Efektivitas Organisasi Berbasis Manajemen Pengetahuan Dalam Perspektig Perilaku Organisasi. Ponorogo. Gracias Logis Kreatif.

Intan Fitri Meutia, Ph.D (2013). Analisis kebijakan publik,Bandar Lampung. AURA CV Anugrah Utama Raharja.

Jelita Puspita (2019). Pengaruh Kemampuan Pedagang Dan Kondisi Pasar Terhadap Pendapatan Bersih Pedagang Kaki Lima Di Pasar Induk Pagar Dewa Kota Bengkulu. Diakses 3 juni 2024 dari http://repository.iainbengkulu.ac.id/3612/1/JELITA%20PUSPITA.pdf

Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro (2022) Tentang Standart Pelayanan Public Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro.

Peraturan Bupati No 71 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro.

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No 15 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum .

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonnegoro Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penertiban, Pengaturan Tempat Usaha Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kabupaten Bojonegoro.

Risqiah Mardotilah (2021). Strategi Pedagang Kaki Lima Dalam Meningkatkan Penghasilan Untuk Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Taman Kota Selong).

Rodianti (2021). Persepsi masyarakat mengenai penempatan PKL di kota Palopo. Diakses 3 juni 2024 dari https://lib.unnes.ac.i

Tvonenews.com (2023). Konflik Relokasi Pasar Tradisional di Bojonegoro, Pedagang Sepakat Tidak Sewa, tapi Restribusi ke Daerah. Diakses 15 mei 2024 dari https://www.tvonenews.com/daerah/jatim/120821-konflik-relokasi-pasar-tradisional-di-bojonegoro-pedagang-sepakat-tidak-sewa-tapi-restribusi-ke-daerah