Military Legal Responsibility for Members of the Indonesian Army Who Commit Dispersion

Salomo Damanik; Hisar Siregar; Jusnizar Sinaga

doi:10.55927/fjmr.v4i3.95

Authors

Salomo Damanik Universitas HKBP Nommensen Medan
Hisar Siregar Universitas HKBP Nommensen Medan
Jusnizar Sinaga Universitas HKBP Nommensen Medan

DOI:

https://doi.org/10.55927/fjmr.v4i3.95

Keywords:

Crime, Desertion, Military

Abstract

This study aims to determine the form of criminal liability for military personnel who commit crimes, especially for deserters who return to their units. This research is normative, based on legal norms in laws, legal decisions, and norms applicable in society. Data is obtained from literature, legislation, and Military Court decisions. The analysis is conducted descriptively by examining the content and structure of positive law to understand the meaning of the rules used in resolving legal issues. The study results show that the form of criminal liability for deserters is regulated in Article 6a of the Military Criminal Code (KUHPM) with imprisonment, as well as dismissal from military service under Article 6b of the KUHPM. Additionally, deserters who commit crimes have the right to legal assistance.

References

A. Mulya Sumaperwata, Hukum Acara Peradilan Militer, Bandung: Pasundan Law Faculty Alumnus Press, 200.

A. S. S. Tambunan, Hukum Militer di Indonesia, Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Militer, 2005.

A. S. S. Tambunan. Hukum Militer di Indonesia, Pusat Studi HJukum Militer, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Militer, Jakarta, hal.30.

A.L Muhtar, (2020).Kajian hukum pidana militer tentang perbuatan disersi oleh anggota tentara nasional indonesia dalam melaksanakan tugas dinasnya, Fenomena, 18(1), 2079-2096.

Dahlan, B. (2013). Pemeriksaan perkara desersi secara in absensia di persidangan.

E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1985.

R.AYastiant,. "Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana Desersi Yang Dilakukan Oleh Anggota Tni." Verstek 3.1 (2015).

R.S Nugraha Darmawan, I., & Astuti, A. P. (2024). Analisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana disersi aparat negara. 10(2), 111-119.

Retrieved December 9, 2024, from https://dilmil-madiun.go.id/v2/wpcontent/uploads/2013/12/Pemeriksaan-Perkara-Disersi-secara-In-Absensia-diPersidangan.pdf

S. R. Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010, hal 18.

S. Andi. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Disersi Dimasa Damai Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD)." (2016).

S.I.Haryo. "Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi." Perspektif 16.2 (2011): 82-94.

Salam, Moch. Faisal, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Bandung: CV. Mandar Maju, 2006.

Salam, Moch. Faisal, Peradilan Militer Indonesia, Bandung: CV. Mandar Maju, 1996

T.M Mujoko, (2002). Suatu Tinjau Terhadap Sistem Penyidikan Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Disersi (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

Tentara Nasional Indonesia (TNI). (2024). Peran, tugas, dan fungsi TNI sesuai UU RI.

Undang Undang (UU) No.25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.

Undang Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

W.S Arista, (2021). Bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap perbuatan disersi yang dilakukan oleh tni (tentara nasional indonesia,156-163.